MENJELAJAH, KERJA DAN IBADAH

KETIKA berada di luar negeri baru-baru ini, Uni Lubis dan August Parengkuan dari TV7 menelepon saya supaya ikut mewawancarai Perdana Menteri Mahathir Mohamad di Yogyakarta. Kepala pemerintahan Malaysia yang ke-empat ini berkunjung di kota "gudeg" untuk suatu acara penghargaan. Permintaan dari rekan-rekan akrab itu segera saya iya-kan. Mereka dengan penuh dedikasi ingin mengembangkan TV7, bagian dari grup Kompas/Gramedia. Lagi pula ada faktor penting, kenapa mewawancarai PM Mahathir Mohamad merupakan pengalaman menarik. Jarang ada seorang pemimpin di negara berkembang bukan Barat yang secara sadar mengatur suksesi kepemimpinan yang normal. Mundur secara teratur dan terencana, bukan karena demo-demo ataupun kup militer adalah suatu prestasi amat penting dalam pembangunan politik sebuah negara bukan Barat. Andai kata Presiden Soeharto mampu melakukan suksesi normal, mungkin pada tahun 1993, maka agaknya situasi kondisi Indonesia akan lain sama sekali ketimbang sekarang ini

Siapapun nantinya akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, tak ada bedanya. Sejak reformasi digulirkan tahun 1998, tentunya kita harapkan akan terjadi perubahan manajemen hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, dan pertahanan keamanan. Tapi kenyataannya kondisi tersebut tidak banyak berubah, bahkan sebaliknya kita semakin kehilangan arah. Kalaulah sejak awal sistem manajemen pemerintah lebih tertata guna menghadapi krisis seperti sekarang ini, tentunya persoalannya akan lain. Kita tidak akan menderita berkepanjangan akibat krisis multidimensional yang kita rasakan seperti saat ini. Jujur saja, ada persoalan yang terabaikan sejak reformasi mulai merebak di republik ini antara lain, karena kita lebih terfokus pada kegiatan politik praktis, ketimbang memikirkan kelanjutan kehidupan berbangsa di negeri ini. Dan memang ada banyak persoalan mengapa semuanya ini bisa terjadi. Pertama, reformasi yang digulirkan sesungguhnya tidak memiliki agenda atau konsep je

Liputan6.com, Jakarta: Lima penggagas koalisi permanen bersepakat segera menciptakan suatu bentuk koalisi bersama yang menghasilkan suatu platform perjuangan yang solid. Misi konkretnya antara lain melakukan proses suksesi untuk mengalihkan tampuk kepemimpinan dari tangan Presiden Abdurrahman Wahid ke Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi yang digelar tokoh koalisi permanen di Jakarta, Jumat (2/3) siang. Hadir sebagai pembicara, Pramono Anung dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Syamsul Muarif dari F-Partai Golkar, M.S. Kaban dari F-Bulan Bintang, Hatta Rajasa dari F- Reformasi, dan Ali Marwan Hanan dari Fraksi Persatuan Pembangunan. Pada kesempatan itu, sejumlah peserta diskusi berharap koalisi tersebut lebih solid dan tak menimbulkan ekses seperti gabungan untuk mendukung Gus Dur. Sementara itu, peserta lain meminta agar koalisi permanen lebih berpihak pada kepentingan masyarakat dibandingkan untuk kepentingan partai politik. Se

Thursday, 05 March 2009 07:33 Oleh: Fajar Riza Ul Haq Muhammadiyah menye lenggarakan Sidang Tanwir 5-8 Maret 2009 di Bandar Lampung, satu purnama menjelang Pemilu 9 April. Tanwir kedua dalam pe riode kepemimpinan Din Syamsuddin (2005-2010) kali ini mengusung tema Muhammadiyah Membangun Visi dan Karakter Bangsa. Satu pertanyaan agak klasik di tengah situasi politik bangsa yang kian memanas layak diajukan, apakah forum tertinggi setelah muktamar ini merupakan ajang konsolidasi Muhammadiyah dalam menghadapi pesta demokrasi lima tahunan tersebut? Tradisi tanwir ini sudah terba ngun lama seiring dengan perkembangan Muhammadiyah sendiri sejak 1912. Dalam catatan sejarah organisasi yang meraksasa dengan ratusan amal usaha pendidikan dan kesehatan ini, nilai strategis sidang tanwir ti dak hanya pada aspek legalitas sikap resmi organisasi, tetapi juga bagaimana sebuah gagasan perubahan berhasil diinkubasi untuk kepenting an bangsa. Contoh terbaik untuk kasus terakhir adalah gagasan suks

Thursday, 05 March 2009 07:33 Oleh: Fajar Riza Ul Haq Muhammadiyah menye lenggarakan Sidang Tanwir 5-8 Maret 2009 di Bandar Lampung, satu purnama menjelang Pemilu 9 April. Tanwir kedua dalam pe riode kepemimpinan Din Syamsuddin (2005-2010) kali ini mengusung tema Muhammadiyah Membangun Visi dan Karakter Bangsa. Satu pertanyaan agak klasik di tengah situasi politik bangsa yang kian memanas layak diajukan, apakah forum tertinggi setelah muktamar ini merupakan ajang konsolidasi Muhammadiyah dalam menghadapi pesta demokrasi lima tahunan tersebut? Tradisi tanwir ini sudah terba ngun lama seiring dengan perkembangan Muhammadiyah sendiri sejak 1912. Dalam catatan sejarah organisasi yang meraksasa dengan ratusan amal usaha pendidikan dan kesehatan ini, nilai strategis sidang tanwir ti dak hanya pada aspek legalitas sikap resmi organisasi, tetapi juga bagaimana sebuah gagasan perubahan berhasil diinkubasi untuk kepenting an bangsa. Contoh terbaik untuk kasus terakhir adalah gagasan suks

oleh Syahmin, AK* Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dampak ke dalam (internal effect) suatu perjanjian internasional sangat erat hubungannya dengan sistem hukum nasional suatu negara peserta. Perjanjian internasional tertentu tidak menghendaki adanya ketentuan pelaksanaan, sebaliknya ada perjanjian yang menghendaki ketentuan pelaksanaan dalam hukum nasionalnya. Dalam hukum internasional dikenal dua teori yang menjelaskan perlu-tidaknya ketentuan pelaksanaan nasional dalam rangka penerapan perjanjian internasional. Kedua teori dimaksud adalah teori adoption dan incorporation. Menurut teori adoption, perjanjian internasional mempunyai dampak hukum (legal effect) dalam suasana nasional. Perjanjian internasioal tetap mempertahankan sifat internasionalnya (keasliannya), namun diterapkan dalam suasana hukum nasional. Sebagai dasar teori ini adalah aliran monisme, yangmengajarkan bahwa hukum nasional dan hukum iternasional merupakan satu kesatuan dari satu siatem hukum pada umumnya. S

oleh Syahmin, AK* Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dampak ke dalam (internal effect) suatu perjanjian internasional sangat erat hubungannya dengan sistem hukum nasional suatu negara peserta. Perjanjian internasional tertentu tidak menghendaki adanya ketentuan pelaksanaan, sebaliknya ada perjanjian yang menghendaki ketentuan pelaksanaan dalam hukum nasionalnya. Dalam hukum internasional dikenal dua teori yang menjelaskan perlu-tidaknya ketentuan pelaksanaan nasional dalam rangka penerapan perjanjian internasional. Kedua teori dimaksud adalah teori adoption dan incorporation. Menurut teori adoption, perjanjian internasional mempunyai dampak hukum (legal effect) dalam suasana nasional. Perjanjian internasioal tetap mempertahankan sifat internasionalnya (keasliannya), namun diterapkan dalam suasana hukum nasional. Sebagai dasar teori ini adalah aliran monisme, yangmengajarkan bahwa hukum nasional dan hukum iternasional merupakan satu kesatuan dari satu siatem hukum pada umumnya. S

Krisis yang terjadi antara pemerintah Mesir dan Organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun memasuki fase baru dari dinamika perselisihan yang selama ini terjadi. Kali ini, krisis yang terjadi bukan saja pada aksi penangkapan massif, tapi sudah berlanjut hingga pada pengadilan militer. Dan pengadilan militer atas aktifis Al-Ikhwan, kini sudah menyulut kepedulian banyak Organisasi HAM internasional. Hingga saat sekarang, belum ada kecenderungan pemerintah Mesir untuk mengubah pola hubungannya dengan Al-Ikhwan yang disebut-sebut sebagai organisasi dakwah terluas jaringannya di dunia itu. Di lapangan politik Mesir, terus terjadi pro dan kontra yang semakin besar terkait tema siapa yang akan mewarisi pemerintahan Mesir ke depan? Sejumlah pengamat memandang, meningkatnya eskalasi tekanan pemerintah belakangan ini yang luar biasa terhadap Al-Ikhwan, adalah terkait kuat dengan pertanyaan tadi. Dr. Dhiya Rashwan, pakar masalah Organisasi Islam di Al-Ahram Politic Studies di Mesir mengatakan, “Krisis

Orang masih ingat, pada waktu Laksamana Sudomo, berbicara tentang suksesi politik. Waktu itu, selaku Menko Polkam, dia berbicara tentang calon Presiden dan menganggap harus lebih dari satu. Tetapi pada kenyataannya, pada sidang MPR tahun 1993 yang lalu, calon presiden hanya satu. Kini, masalah suksesi politik muncul kembali di permukaan. Setelah Presiden Soeharto, diminta kesediaannya untuk dicalonkan kembali menjadi Presiden pada persidangan MPR tahun 1998 yang akan datang, antara lain oleh Pemuda Pancasila dan IKBLA Arief Rachman Hakim, jabatan Wakil Presiden jadi perdebatan. Ada yang mengatakan, bahwa Wakil Presiden bukanlah mandataris MPR. Karena itu, bila Presiden berhalangan tetap, ia tidak otomatis bisa menggantikan Presiden sebagai mandataris, melainkan hanya melaksanakan tugas-tugas kepresiden sampai ada Presiden terpilih, hingga pemilu berikutnya. Tapi, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa Wakil Presid

Orang masih ingat, pada waktu Laksamana Sudomo, berbicara tentang suksesi politik. Waktu itu, selaku Menko Polkam, dia berbicara tentang calon Presiden dan menganggap harus lebih dari satu. Tetapi pada kenyataannya, pada sidang MPR tahun 1993 yang lalu, calon presiden hanya satu. Kini, masalah suksesi politik muncul kembali di permukaan. Setelah Presiden Soeharto, diminta kesediaannya untuk dicalonkan kembali menjadi Presiden pada persidangan MPR tahun 1998 yang akan datang, antara lain oleh Pemuda Pancasila dan IKBLA Arief Rachman Hakim, jabatan Wakil Presiden jadi perdebatan. Ada yang mengatakan, bahwa Wakil Presiden bukanlah mandataris MPR. Karena itu, bila Presiden berhalangan tetap, ia tidak otomatis bisa menggantikan Presiden sebagai mandataris, melainkan hanya melaksanakan tugas-tugas kepresiden sampai ada Presiden terpilih, hingga pemilu berikutnya. Tapi, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa Wakil Presid

Oleh Onghokham BARU-baru ini ada panik baru di Jakarta. Kabar angin bahwa Liem Sioe Liong meninggal, menimbulkan rush, penarikan dana-dana dari bank BCA. Kabar tersebut kabar angin, desas desus dan tidak benar. Panik terjadi biarpun suksesi pada perusahaan Oom Liem dan BCA kelihatannya lebih teratur dan terjamin di Republik ini. Namun ia masih sempat menimbulkan panik di kalangan masyarakat. Peristiwa ini alamat buruk bagi kita semua karena itu terpaksa kami berbicara. Seperti lazimnya setiap tahun pada 30 September kita dapat menyaksikan film Pengkhianatan G-30-S PKI di televisi yang disiarkan secara sentral. Bagi setiap orang film tersebut memberi kesan tertentu dan dari mana ia membuat konklusi-konklusi tertentu. Memang pemutaran film tersebut dimaksudkan demikian, agar kita dapat menerima kegunaannya. Sebagai sejarawan, saya, dalam tulisan ini ingin mencoba menarik beberapa pelajaran dari sejarah ini. Saya rasa tragis sekali kalau kita tidak dapat belajar dari per