MENJELAJAH, KERJA DAN IBADAH

Hampa Hatiku Pernah kah kau merasa 2x Cukup sudah kuberikan cintaku Cukup sudah rasa ini untukkmu Mati sudah hati ini padamu Mati sudah hasrat ingin bersamamu Reff 2x Pernah kah kau merasa Hatimu Hampa Pernah kah kau merasa Hatimu Kosong Buang saja kata cintamu Buang saja kata maafmu Hasratmu sudah hati ini padamu Hasrat sudah hasrat ingin bersamamu Back to reff 2x Rap version Maafkan aku sayangku Bukan maksudku menyakitimu, menghianatiku Ampuni aku sayangku Cukup katakan aku tak lagi mencintaimu Pernah kah kau merasa 3x back to reff 2x

KEMANDIRIAN LOKAL: Upaya Pemberdayaan Hak-hak Sipil* Oleh : Purwo Santoso** 1. Pendahuluan. Seusai kekuasaan rejim otoriter Orde Baru dibawah pimpinan presiden Suharto, pekik pemisahan diri dari pangkuan ibu pertiwi berkumandang di sana sini. Pekik yang terdengar di satu sudut lebih nyaring dari yang lain. Barisan yang memekikkan juga tidak sama panjang. Bungkus luapan tuntutan tersebut berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Namun, balik itu semua terbesit suatu kesamaan yang mendasar, yakni masyarakat melalui elite politiknya, berusaha mengeksploitasi kerentanan pemerintah pusat yang mewarisi krisis dari pendahulunya. Mereka melakukan hal itu dalam rangka mencegah terulang-kembalinya cengkeraman otoritarianisme terhadap masyarakat setempat. Pasangan-pasangan telinga yang selama ini terbiasa dengan nada dasar otoritarianisme tentu saja memerah, tidak tahan mendengar tuntutan-tuntuan yang menurut ketentuan formal tidak bisa ditolerir, seperti pemisahan diri dari cakupan negara kesatua

IMPLIKASI RUU-BHP DAN PERPRES 77/2007 TERHADAP PERGURUAN TINGGI A. Pendahuluan Masuknya arus globalisasi dan industrialisasi sebagai titik tolak tanda kemajuan zaman di satu sisi merupakan angin segar bagi pertumbuhan suatu negara, terutama dari sisi pendapatan negara (Baca: ekonomi) dan tentu saja ukuran peradaban itu sendiri. Di sisi yang lain, yang harus diwaspadai dari hadirnya era ini adalah perubahan signifikan dari pola dan gaya hidup manusia yang mengarah pada gaya hidup instan, hipokrit, orientasi sesaat dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral. Jika arus globalisasi dan industrialisasi ini tidak dihadapi dengan bijak, maka sudah barang tentu akan merugikan banyak hal, terutama pembagunan aspek moralitas yang menjadi standar kepribadian suatu bangsa. Pendidikan sebagai sebuah sarana menciptakan manusia yang unggul dan berkualitas akan semakin terhambat dan juah dari harapan, jika arus globalisasi dan industrialisasi tidak mampu disikapi dengan menghadirkan kekuatan nila

Makalah Sejarah dan Fungsi BPK BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dengan bergulirnya reformasi untuk menuju supremasi hukum, penegakan hukum merupakan salah satu cara utama yang harus dibenahi dan dikokohkaan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dewasa ini, mulai banyak bermunculan permasalahan rumit yang sedang dihadapai oleh negara Indonesia. Permasalahan ini sudah mencakup banyak aspek, mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hingga pertahanan keamanan. Dalam era reformasi ini, setelah tumbangnya pemerintahan Orde Baru, agenda yang menjadi sorotan utama adalah masalah pemberantasan kasus-kasus korupsi. Masalah inilah yang merupakan salah satu penyebab utama runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Di dalam pemilu pun, agenda pemberantasan korupsi merupakan isu yang layak jual untuk menarik massa. Korupsi di Indonesia seakan telah menjadi budaya yang memasuki berbagai bidang kehidupan, apalagi di sektor birokrasi kita yang sudah t

SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA IDONESIA 1.1 Asal-usul Bahasa Indonesia Agaknya terlalu sederhana apabila kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu tanpa mengetahui historisnya. Perlu diingat bahwa bahasa Melayu merupakan salah satu dialek yang tersebar di Nusantara yang dipakai sejak jaman dulu, tetapi karena Melayu sudah merupakan lingua franca atau juga disebut Melayu Pasar, maka pemakaiannya lebih menonjol apabila dibandingkan dengan dialek-dialek melayuiyan lain. Untuk lebih mengetahui perkembangan serta asal-usul bahasa Indonesia sejak awalnya, maka kita perlu mengetahui beberapa fakta histories seperti di bawah ini diantaranya: 1. Bahasa Melayu Sebelum Masa Kolonial Sesuai dengan bukti-bukti tertulis mengenai bahasa Melayu, namun dapat dipastikan bahwa bahasa Melayu sudah dipakai sejak jaman kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Adapun bukti-bukti tertulis pertama mengenai bahasa Melayu ini terdapat dalam prasasti-prasasti sekitar tahun 680 M, seperti prasasti K

Koalisi Politik dalam Pilpres 2009 Satu tradisi politik Indonesia pasca reformasi 1998 dan pasca berlangsungnya Pemilu 1999, 2004 dan 2009 adalah munculnya kebiasaan koalisi politik nasional. Sayangnya koalisi politik yang pernah dibentuk baik pasca pemilu 1999 , maupun 2004 kerap tidak mampu menghadirkan pemerintahan yang efektif. Ketidakefektifan pemerintahan koalisi ini terjadi karena dua hal. Pertama, koalisi dibangun tanpa komitmen yang jelas pada gagasan besar. Kedua, koalisi dibangun hanya untuk kepentingan power sharing atau sekedar bagi-bagi kekuasaan. Walhasil tradisi koalisi yang saya sebut sebagai ’koalisi tak bergigi’ ini tidak akan pernah sampai pada substansi arah negara yang telah digariskan oleh konstitusi yaitu negara yang melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Koalisi SBY dan PKS Koalisi ini sudah dirintis sejak sebelum pemilu legislatif 2009 lalu. Ada dua hal yang membuat koalisi ini terjadi, pertama sejak pemilihan presiden 2004, SBY da

Pendahuluan Sampai saat ini di lingkungan negara-negara yang sedang berkembang masalah hubungan antara Pusat dan Daerah masih menjadi salah satu isu sentral, terutama di negara yang wilayahnya sangat luas atau kehidupan penduduknya secara sosial maupun ekonomi hiterogen. Pengalaman menunjukkan bahwa karena pemerintahan daerah yang mencerminkan hubungan kekuasaan antara Pusat dan Daerah terfokus pada aspek politik, maka masalah kesenjangan hubungan keduanya sering berakibat pada ancaman disintegrasi nasional. Perang Biafra di Nigeria, pergolakan Propinsi-propinsi di Pakistan Timur yang kemudian menjadi Bangladesh sekarang, Eritrea dengan Ethiopia dan konflik di semenanjung Jafna Srilangka dan sebagainya adalah contoh besarnya akibat yang bisa ditimbulkan dari masalah hubungan kekuasaan antara Pusat dan Daerah. Pengalaman lain juga menunjukkan bahwa masalah hubungan kekuasaan antara Pusat dan Daerah tersebut, lebih sering timbul di negara-negara kesatuan yang sejumlah sekitar 80% dari ju