> Berita Terpopuler * Malaysia Janji Tegur Pembuat Iklan Pendet * Keluar Juga Kerikil dalam Sepatu Itu * Bumi Lorosae, Kehidupanmu... Kini * UNTAET Muluskan Bisnis Aussie * Kisah Pejuang Integrasi yang Cinta Merah Putih * Dinamika Politik Timor Leste di Bawah Xanana * Tak Ada Dendam di Hati Seroja * Baku Tembak di Kediaman Sang Presiden * Tragedi Pertumpahan Darah di Timor Lorosae * Hanya Langit di Angkasa yang Menjadi Batas Misi Koalisi Permanen Suksesi Presiden
Liputan6.com, Jakarta: Lima penggagas koalisi permanen bersepakat segera menciptakan suatu bentuk koalisi bersama yang menghasilkan suatu platform perjuangan yang solid. Misi konkretnya antara lain melakukan proses suksesi untuk mengalihkan tampuk kepemimpinan dari tangan Presiden Abdurrahman Wahid ke Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi yang digelar tokoh koalisi permanen di Jakarta, Jumat (2/3) siang.
Hadir sebagai pembicara, Pramono Anung dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Syamsul Muarif dari F-Partai Golkar, M.S. Kaban dari F-Bulan Bintang, Hatta Rajasa dari F- Reformasi, dan Ali Marwan Hanan dari Fraksi Persatuan Pembangunan. Pada kesempatan itu, sejumlah peserta diskusi berharap koalisi tersebut lebih solid dan tak menimbulkan ekses seperti gabungan untuk mendukung Gus Dur. Sementara itu, peserta lain meminta agar koalisi permanen lebih berpihak pada kepentingan masyarakat dibandingkan untuk kepentingan partai politik.
Sementara itu, sejumlah tokoh politik yang ikut dalam pertemuan di Mesjid Al Azhar, Jumat, membenarkan tengah merapatkan barisan di kalangan partai Islam. Upaya itu ditempuh untuk melanjutkan agenda reformasi. Selain itu, silaturahmi itu juga dimanfaatkan untuk membahas kemungkinan perubahan kepemimpinan nasional. Demikian ditegaskan Ketua MPR Amien Rais yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hamzah Haz menegaskan, pemimpin yang baru harus diberi kesempatan, jika terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Pemimpin baru, lanjut dia, harus diberi waktu menyelesaikan tugas hingga 2004. Tapi, dia mengingatkan, agar pada masa itu tak boleh ada lagi konflik antara DPR dan Presiden. Sedangkan Taufik Kiemas, suami Megawati Soekarnoputri menolak menjawab pertanyaan wartawan. Dia menegaskan, itu hanya pertemuan kedua dengan Amien Rais, setelah bersua di Dewan Dakwah Islam, pekan silam.(PIN/Tim Liputan 6 SCTV)
Hadir sebagai pembicara, Pramono Anung dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Syamsul Muarif dari F-Partai Golkar, M.S. Kaban dari F-Bulan Bintang, Hatta Rajasa dari F- Reformasi, dan Ali Marwan Hanan dari Fraksi Persatuan Pembangunan. Pada kesempatan itu, sejumlah peserta diskusi berharap koalisi tersebut lebih solid dan tak menimbulkan ekses seperti gabungan untuk mendukung Gus Dur. Sementara itu, peserta lain meminta agar koalisi permanen lebih berpihak pada kepentingan masyarakat dibandingkan untuk kepentingan partai politik.
Sementara itu, sejumlah tokoh politik yang ikut dalam pertemuan di Mesjid Al Azhar, Jumat, membenarkan tengah merapatkan barisan di kalangan partai Islam. Upaya itu ditempuh untuk melanjutkan agenda reformasi. Selain itu, silaturahmi itu juga dimanfaatkan untuk membahas kemungkinan perubahan kepemimpinan nasional. Demikian ditegaskan Ketua MPR Amien Rais yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hamzah Haz menegaskan, pemimpin yang baru harus diberi kesempatan, jika terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Pemimpin baru, lanjut dia, harus diberi waktu menyelesaikan tugas hingga 2004. Tapi, dia mengingatkan, agar pada masa itu tak boleh ada lagi konflik antara DPR dan Presiden. Sedangkan Taufik Kiemas, suami Megawati Soekarnoputri menolak menjawab pertanyaan wartawan. Dia menegaskan, itu hanya pertemuan kedua dengan Amien Rais, setelah bersua di Dewan Dakwah Islam, pekan silam.(PIN/Tim Liputan 6 SCTV)
Komentar
Posting Komentar
Buatlah pesan anda dengan tata cara yang baik dan tidak mengandung unsur Pornografi dan juga mengandung teror.