MENJELAJAH, KERJA DAN IBADAH

Belum banyak penulis yang secara khusus menguraikan sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik secara mendalam ataupun terbatas dan singkat. Padahal berbagai referensi dibutuhkan oleh setiap orang yang mempelajari hukum atau berkecimpung di bidang hukum. Dengan mengikuti jalannya perkembangan perundang-undangan, berarti kita telah mengkuti sebagian perkembangan hukum. Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, sejarah perundang-undangan sejak berdirinya Negara Republik Indonesia dapat diberi pentahapan sebagai berikut : 1. 17 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949 2. 27 Desember 1949 s/d 15 Agustus 1950 3. 15 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959 4. 5 Juli 1959 s/d 5 Juli 1966 5. 5 Juli 1966 s/d sekarang Agar lebih jelas dan mudah dipahami, maka pembagian sejarah perundang-undangan dikelompokkan sebagai berikut : No Tahap Perkembangan Jangka Waktu Bentuk Peraturan Perundang-undangan 1 Di bawah UUD 1945 (18 Agustus 1945) s/d terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat (27 D...

A. Bagaimana Lahirnya Undang-undang B. Perencanaan C. Siapa yang Mengusulkan Rancangan Undang-undang? D. Prosedur Pengusulan E. Tingkat Pembahasan dan Persetujuan A. Bagaimana Lahirnya Undang-undang Proses pembuatan undang-undang adalah rentetan kejadian yang bermula dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, dan pengesahan. Semua proses tersebut dilakukan oleh para aktor, yang dalam sistem demokrasi modern disebut eksekutif (Presiden beserta jajaran kementriannya) dan legislatif (DPR). Tentang bagaimana DPR itu, kewenangan serta strukturnya telah dibahas pada bab terdahulu. Yang akan dibahas pada bagian ini adalah bagaimana proses pembentukan sebuah undang-undang. B. Perencanaan Kita tentu bertanya dasar apa yang digunakan oleh DPR dan presiden untuk menentukan Rancangan Undang-undang (RUU) apa saja yang akan dibahas pada suatu periode tertentu. Sejak tahun 2000, DPR dan pemerintah telah menuangkan indikator program mereka dalam apa yang disebut dengan Program Pembangunan Nasional (Und...

Tidak lama lagi Bangsa Indonesia akan merayakan suatu fenomena besar, suatu kenyataan yang Maha besar dikancah perpolitikan Indonesia. Jelas, karena pada tanggal 8 Juli nanti bangsa Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi, pesta seluruh rakyat Indonesia. Dimana, disanalah para rakyat akan menyampaikan pilihan terbaiknya, pilihan dari hati nuraninya. Sungguh sulit memang bagi rakyat Indonesia untuk menetapkan siapa yang akan menjadi pemimpinnya untuk 5 tahun kedepan. Apakah pilihannya benar atau apakah pilihannya ini hanya manis dibibir saja. Dan dari peristiwa ini pulalah Indonesia akan memulai hari barunya, baik itu hari baru untuk menuju kemajuan ataupun hari baru menuju kehancuran. Namun dibalik pesta rakyat yang akan sangat meriah ini, tersirat suatu peristiwa yang juga harus kita cermati dan perlu kita pelajari secara matang, dan bersama kita harus aktif, dimana pada masa-masa pemilihan presiden seperti sekarang ini pulalah Bangsa Indonesia mendapat suatu ujian berat dari negar...

JAKARTA. Menurut perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), angka kemiskinan tahun ini bisa mencapai 33,7 juta orang. Itu terjadi kalau ekonomi cuma tumbuh 4,5% dan inflasi lari sampai 9%. Tapi, bila pemerintah bisa mengendalikan laju inflasi sebesar 6% maka jumlah orang miskin di negara ini bisa ditekan menjadi 29,9 juta saja. Meski, "Pertumbuhan ekonomi hanya 4,5%," kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di Jakarta, Kamis (12/2). Skenario Bappenas lainnya, jika tingkat inflasi 9% dengan pertumbuhan ekonomi 5%, diperkirakan angka kemiskinan 32,8 juta orang. Cuma, kalau inflasi bisa bertahan 6% dan ekonomi tumbuh 5%, maka jumlah orang melarat di Indonesia hanya 29 juta. Paskah mengungkapkan, dari banyaknya skenario tersebut pemerintah akan fokus pada tingkat inflasi di kisaran 6%. "Upaya menekan inflasi antara lain dengan memperbaiki pola distribusi yang banyak berpengaruh pada tingkat inflasi," ujar d...

July 2, 2007 in BERITA, JALAN BARU JUMLAH penduduk miskin dan jumlah pengangguran adalah dua indikator fundamental yang dibutuhkan untuk mengukur apakah proses pembangunan di sebuah negara berhasil, atau tidak. Dua bulan lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa tingkat pengangguran di Februari 2007 adalah sebesar 9,75 persen. Angka ini lebih rendah dibanding pada Februari 2006 (10,4 persen). Artinya, menurut BPS yang kini bekerja di bawah koordinasi pemerintah via Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas, telah terjadi pengurangan jumlah pengangguran di tanah air dalam satu tahun terakhir. Benarkah? Banyak pihak, antara lain Tim Indonesia Bangkit (TIB) telah mengkritisi laporan BPS ini. Menurut TIB yang dimotori oleh sekelompok ekonom seperti Rizal Ramli, Fadhi Hasan, Hendri Saparini, dan Drajad H Wibowo, hasil penelitian BPS itu layak dicurigai, karena faktanya kehidupan masyarakat semakin sulit dan jumlah angkatan kerja menurun drastis. Dalam waktu dekat...

Tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini sudah mendekati batas atas target 2009, yaitu 14 persen. Sebelumnya, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan antara 12-14 persen tahun ini. "Range kita dulu 12-14 persen, estimasi kan bisa saja salah. Tapi sekarang ini mendekati sudah mendekati batas atas (14 persen)," kata Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Bappenas, Prasetijono Widjojo MJ di sela pertemuan tahunan Asian Development Bank (ADB) ke-42 di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (3/5/2009). Namun begitu, prediksi tersebut tetap lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Indonesia di tahun 2008 yang mencapai sekitar 15,4 persen. "Mudah-mudahan angka kemiskinan masih bisa turun. Meskipun penurunannya mengalami perlambatan karena krisis," katanya. Menurutnya, jika inflasi bisa tetap ditekan di bawah 7 persen di tahun ini, maka penurunan angka kemiskinan bisa lebih cepat. Sebelumnya, Presiden ADB Haruhiko Kuro...

Permasalahan dasar kemiskinan di Indonesia dapat digambarkan dengan kondisi dimana masih tingginya jumlah penduduk miskin yaitu 39,05 juta jiwa atau sekitar 17,75 persen (BPS, Maret 2006), masih tingginya Rumah Tangga Miskin di Indonesia yaitu 19,2 juta KK ( BPS, 2006), masih tingginya angka pengangguran sebesar 10,24 persen dari total angkatan kerja yang berjumlah 103 juta jiwa (2006). Selain itu, dalam hal akses pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan & permukiman, infrastruktur, permodalan/kredit dan informasi bagi masyarakat miskin dirasakan masih sangat terbatas. Jika diamati dengan seksama di sebagian wilayah nusantara ini, masih terdapat luasnya kawasan kumuh dan kantong-kantong kemiskinan yang jumlahnya sekitar 56.000 hektar kawasan kumuh di perkotaan di 110 kota-kota, dan 42.000 desa dari sejumlah 66.000 desa dikategorikan desa miskin. Tingkat kinerja penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia kondisinya masih belum optimal. Koordinasi yang dalam hal pendat...