Membangun Kemandirian dan Integritas Kurangi Pengangguran

Oleh Drs. I Made Yudha, M.Si. 
BERBAGAI upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru guna mengurangi pengangguran tampaknya belum berhasil. Banyak faktor nonekonomi seperti gangguan keamanan dan ketertiban di berbagai daerah, kepastian hukum yang masih lemah, meluasnya aktivitas ekonomi global dan sebagainya, membuat langkah-langkah pemulihan ekonomi menjadi tertatih-tatih. Semua faktor tersebut secara akumulatif telah membuat upaya mengatasi masalah pengangguran menjadi sangat kompleks.
------------
Secara umum pengangguran dapat dikelompokkan menjadi tiga, namun pengelompokan ini hanya untuk memberikan gambaran tentang pola pengangguran sehingga memudahkan dalam memformulasikan masalah sekaligus perancang strategi pemecahan yang relevan.
Pertama, pengangguran yang tergolong memiliki kemauan dan kemampuan untuk mandiri yang tinggi. Yang masuk dalam kelompok ini adalah mereka yang umumnya memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan relatif baik, bahkan melebihi pengalaman kerja. Namun mereka menghadapi kendala dalam mengembangkan kemandiriannya. Kendalanya terutama berkaitan dengan sulitnya mereka memperoleh modal untuk merintis dan mengembangkan usaha mandiri mereka. Berdasarkan realitas tersebut, kelompok ini diperkirakan membutuhkan bantuan stimulasi modal (uang, peralatan dan fasilitas kerja), untuk bisa memulai merintis dan mengembangkan usaha mandirinya baik di sektor informasi atau usaha berskala kecil lainnya. Setelah mereka bisa mencari usaha mandiri, pada tahap berikutnya bisa saja ada di antara mereka yang memerlukan bimbingan lainnya, seperti manajemen usaha dan pemasaran, bahkan stimulasi modal tambahan.
Kedua, penganggur yang memiliki kemauan dan kemampuan mandiri sedang, kemampuan dan keterampilan yang terbatas, dan pengalaman kerja yang terbatas atau belum memiliki pengalaman kerja. Kelompok ini memerlukan skema pelajaran yang jauh lebih intens dan komprehensif dibandingkan dengan kelompok pertama. Mereka diperkirakan memerlukan pelayanan sosial dan keterampilan yang berhubungan dengan peningkatan motivasi diri, pengangkatan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan sebelum diberikan stimulasi untuk mandiri.
Ketiga, kelompok penganggur dengan kemauan dan kemampuan mandiri rendah. Mereka berlatar belakang pendidikan rendah, tidak memiliki keahlian dan keterampilan khusus. Menghadapi kelompok ini mungkin diperlukan berbagai skema pelayanan sosial dan keterampilan yang lebih intensif dan komprehensif termasuk kemungkinan pengembangan skema jaminan sosial untuk menopang hidup mereka.
Dari kategori kelompok penganggur tersebut, dapat dikemukakan bahwa penganggur dengan kategori memiliki kemauan dan kemampuan mandiri yang tinggi memiliki peluang lebih tinggi untuk mau dan mampu menciptakan lapangan kerja mandiri. Kendalanya diperkirakan mereka masih memerlukan dukungan moral, sosial dan finansial untuk merealisasikannya.
 
Upaya Besar
Guna mengatasi problem pengangguran diperlukan upaya besar yang melibatkan semua komponen bangsa ''berkemampuan''. Upaya besar itu antara lain adalah gerakan ansional kesetiakawanan sosial, yakni gerakan yang berbasis pada potensi jiwa dan semangat kesetiakawanan sosial yang dimiliki bangsa ini untuk dijadikan salah satu alternatif solusi membantu mengurangi problem pengangguran.
Departemen Sosial pernah mencanangkan sebuah Gerakan Nasional Kesetiakawanan Sosial beberapa tahun yang lalu. Gerakan ini berangkat dari upaya untuk memelihara, meningkatkan, mengembangkan dan mengimplementasikan jiwa dan semangat kesetiakawanan sosial sebagai salah satu jati diri yang dimiliki bangsa Indonesia. Namun, gerakan tersebut belakangan terasa mengendor bahkan semakin menghilang gemanya.
Esensi dari Gerakan Nasional Kesetiakawanan sosial tersebut mungkin masih sangat relevan, diperlukan dan bahkan dikembangkan menjadi salah satu upaya strategis bagi bangsa ini untuk membantu banyak warga bangsa yang tengah megap-megap dilanda krisis ekonomi, menjadi korban PHK, maupun tetap menjadi penganggur yang sulit memperoleh pekerjaan.
Poin krusialnya adalah bagaimana pemerintah mampu menjadikan gerakan nasional kesetiakawanan sosial sebagai sebuah gejala besar untuk mengajak semua komponen bangsa, yaitu mereka-mereka yang memiliki kemampuan ekonomi untuk ikut berpartisipasi secara aktif menjadi pendukung moral, sosial dan finansial dalam gerakan. Apalagi apabila semua pejabat segara termasuk semua anggota lembaga tertinggi dan tinggi negara, di pusat maupun di daerah, para pengusaha, politis, akademisi, pegiat organisasi sosial kemasyarakatan dan lain-lain, ikut terlibat tentu akan menjadi sebuah gerakan yang merefleksikan kebersamaan, perhatian, kepedulian, serta ekspresi sense of crisis dari semua pemuka bangsa yang betul-betul prihatin terhadap nasib rakyatnya.
 
Sistematis dan Profesional
Gerakan ini bukanlah sekadar memberikan dukungan moral, sosial dan finansial secara membabi buta atau memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada para penganggur. Namun aktivitas gerakan dirancang secara sistematis dan profesional. Artinya, para warga bangsa yang akan berpartisipasi dalam gerakan dapat memberikan atau menentukan pilihan mereka melalui skema-skema pelayanan dan bantuan.
Pertama, mereka dapat berpartisipasi dalam bentuk dukungan cuma-cuma dan tidak mengharapkan bantuannya untuk dikembalikan lagi apa pun hasil dari kegiatan.
Kedua, mereka memberikan dukungan moral, sosial, dan finansial dengan syarat-syarat tertentu (dana dikembalikan atau digulirkan kepada pihak lain).
Ketiga, mereka memberikan dukungan moral, sosial dan finansial dimana harus dikembalikan tanpa jasa.
Keempat, mereka memberikan dukungan moral, sosial dan finansial tetapi harus dikembalikan dengan jasa atau bunga rendah.
Skema-skema yang ada itu perlu dan penting untuk dikomunikasikan secara luas kepada ''para investor sosial''. Gerakan kepentingan dengan upaya membangun impresi publik bahwa aktivitas gerakan bermuara pada upaya membangun kemandirian dan integritas, bukan membangun ketergantungan dan konsumtivitas.
Bantuan yang diberikan melalui gerakan hanya berfungsi sebagai stimulasi bagi berkembangnya kemauan dan kemampuan mandiri dari para penganggur.
Pemerintah bahkan bila perlu dapat memberikan kepastian dan jaminan bahwa bantuan stimulan yang diberikan para ''investor sosial'', tidak akan hilang percuma karena dijamin bisa dikaji lebih lanjut misalnya bisa berupa surat/sertifikat jaminan pemerintah.
Akhirnya melalui beberapa skema pemberian dukungan moral, sosial dan finansial dari ''investor sosial'', maka diharapkan akan mampu membantu para penganggur menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri. Semakin progresif perjuangan gerakan dan dukungan dari segenap komponen bangsa, maka tujuan mulia itu mudah-mudahan dapat diwujudkan.
 
Penulis, almuni Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung, bekerja di Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Bali
-----------------------
* Skema-skema yang ada perlu dikomunikasikan secara luas kepada ''para investor sosial''.
* Aktivitas gerakan bermuara pada upaya membangun kemandirian dan integritas.
* Bantuan yang diberikan melalui gerakan hanya berfungsi sebagai stimulasi bagi berkembangnya kemauan dan kemampuan mandiri para penganggur.
 
 

Postingan populer dari blog ini

Angka Umpasa di Na Marhusip

Contoh Umpasa batak

Apa itu Kejaksaan?